Home / Bisnis / Ingin Produk Anda Memiliki Sertifikasi MUI? Begini Prosedur dan Biayanya

Ingin Produk Anda Memiliki Sertifikasi MUI? Begini Prosedur dan Biayanya

Kita semua mengakui, bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Karenanya, beberapa kebijakan yang diterapkan pun disesuaikan dengan mayoritas masyarakatnya.

Salah satunya adalah keberadaan label Halal pada setiap barang konsumsi masyarakat. Dengan label ini, bisa dikatakan status kehalalannya sudha teruji dan terjamin. Masyarakat pun merasa lebih aman dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk jualan Anda.

Prosedur dan Biayanya Memiliki Sertifikasi MUI

Untuk mendapatkan label Halal pada setiap produk, para produsen atau pebisnis harus mendapatkan sertifikat Halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Produk konsumsi yang dimaksud bukan hanya sebatas makanan saja.

Beberapa produk konsumsi lainnya, seperti obat-obatan dan kosmetik juga diharuskan memiliki sertifikat Halal dari MUI. Karenanya, jika Anda membuat café atau restoran yang tidak memiliki logo halal, tentu akan menjadi pertanyaan bagi sebagian besar masyarakat.

Bukan hal yang tidak mungkin juga, jika banyak orang yang meragukan produk yang Anda jual, sekalipun Anda mengeluarkan produk yang sesuai dengan ketentuan Halal dalam ajaran Islam.

Sayangnya, beberapa produsen atau pebisnis masih banyak yang belum paham perihal cara mendapatkan sertifikat MUI, bagaimana prosedurnya, hingga biaya-biaya yang harus dikeluarkan.

Karenanya, kali ini kami akan memberikan beberapa informasi terkait sertifikasi Halal MUI yang penting untuk diketahui para pebisnis di Indonesia. Lagi pula, cara mengurusnya sangat mudah dan biaya yang harus dibayarkan juga tidak mahal. Mari simak informasinya berikut ini.

Lingkup Sertifikasi Halal MUI

Sebelum beralih mengatahui prosedur serta biaya-biaya mengenai pengurusan sertifikasi Halal MUI, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu ke mana Anda harus mengurus sertifikasi Halal MUI.

Sebab, dalam situs halalmui, disebutkan terdapat dua ruang lingkup sertifikasi MUI yang perlu dipahami yang berkaitan dengan pendaftaran produk Anda, yaitu:

  • Lingkup Sertifikasi LPPOM MUI Pusat
  • Perusahaan dengan kantor pusat di provinsi tertentu dan memiliki cabang di provinsi lainnya atau merupakan cabang dari perusahaan lainnya di luar negeri.
  • Perusahaan dengan produk yang dipasarkan ke beberapa provinsi atau untuk ekspor.
  • Perusahaan yang berlokasi di luar negeri.
  • Restoran dengan sistem waralaba (franchise).
  • Lingkup Sertifikasi PLPPOM MUI Provinsi
  • Perusahaan Rumah Potong Hewan (RPH) di provinsi.
  • Perusahaan yang lokasi kantor/produksi dan pemasarannya hanya di satu provinsi, tidak memiliki cabang atau bukan merupakan cabang perusahaan di provinsi lain.
  • Perusahaan dengan lokasi kantor/produksi di satu provinsi dan pemasarannya ke beberapa provinsi dengan kategori produk NO RISK.
  • Perusahaan dengan lokasi produksi atau memiliki outlet di banyak provinsi dengan manajemen terpisah (brand sama), dengan syarat semua tempat disertifikasi LPPOM MUI masing-maisng provinsi.
  • Restoran yang hanya perlu ada di satu provinsi dan tidak bersistem waralaba (franchise).

Itulah ketentuan ruang lingkup sertifikasi Halal MUI yang pertama kali perlu diketahui sebelum mendaftar.

Setelah mengetahui kemana Anda harus mendaftarkan produk Anda untuk sertifikasi Halal MUI, barulah Anda mengikuti prosedur pendaftaran.

Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal MUI

Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat Halal MUI, baik untuk industri pengolahan, Rumah Potong Hewan (RPH), industri kecil, maupun restoran/catering/café/dapur, harus melalui prosedur pendaftran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan.

Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal MUI
Photo: Google.com

Berikut ini tahapan yang harus dilalaui perusahaan yang akan mendaftarkan sertifikasi Halal MUI:

  1. Memahami persyaratan sertifikasi dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang bisa dilihat pada website resmi halalmui.org.

Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik pelatihan regular maupun online.

  • Menerapkan SJH

Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal.

Untuk membantu perusahaan dalam penerapan SJH ini, LPPOM MUI juga membuatkan dokumen berupa pedoman penerapan SJK yang dapat dipesan di website resmi sertifikasi halal MUI.

  • Menyiapkan dokumen persyaratan

Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal.

Menyiapkan dokumen persyaratan
Photo: Bing.com

Dokumen tersebut, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, daftar alamat fasilitas produksi, diagram alir proses, bukti sosialiasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan audit internal.

  • Melakukan pendaftaran via online

Setelah semua dokumen persyaratan terkumpul, perusahaan bisa langsung melakukan pendaftaran sertifikasi halal yang dilakukan secara daring melalui website e-lppommui.org.

Melakukan pendaftaran via online

Sebelumnya, perusahaan harus membaca terlebih dahulu user manual untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan juga harus melakukan upload data sertifikasi yang dibutuhkan sampai selesai, barulah dapat diproses oleh LPPOM MUI.

  • Melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi

Setelah proses pendaftaran berikut upload data selesai dilakukan, perusahaan harus melakukan monitoring pre sudit dan pembayaran akad sertifikasi.

Monitoring ini disarankan untuk dilakukan setiap hari. Hal ini berguna untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad dilakukan dengan mengunduh akad, membayar biaya akad, dan menandatangani akad.

Kemudian, Anda bisa melakukan pembayaran dan persetujuan oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email ke [email protected]

  • Pelaksanaan audit

Audit baru bisa dilaksanakan, apabila perusahaan sudah lolos pada tahapan pre audit dan akad sudha disetujui. Audit dilaksanakan pada semua fasilitas yang ada kaitannya dengan produk yang akan disertifikasi.

  • Melakukan monitoring pasca audit

Perusahaan juga harus melakukan monitoring pasca audit yang disarankan untuk dilakukan setiap hari. Hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit. Jika tetap tidak ada kesesuaian pada hasilnya, maka harus dilakukan perbaikan.

  • Sertifikat halal diterima

Setelah semua selesai dan perusahaan dinilai bisa menerima sertifikat halal, perusahaan bisa langsung mengunduh sertifikat halal dalam bentuk softcopy.

Sertifikat halal yang asli harus diambil langsung di kantor LPPOM MUI Jakarta atau bisa juga dikirimkan ke alamat perusahaan. Sertifikat ini berlaku selama 2 tahun.

Artikel Terkait: Bagaimana Cara Mengelola Lahan Pertanian untuk Dijadikan Bisnis?

Penting untuk diketahui, sertifikasi halal MUI akan dikenakan biaya. Perkiraan biaya sertifikasi halal secara pasti dapat ditanyakan langsung pada bendahara LPPOM MUI melalui email langsung ke bendahara.

Pada email tersebut, Anda perlu juga mencantumkan informasi mengenai jenis produk, jumlah produksi, dan lokasi produksinya. Perihal nomor rekening sertifikasi halal MUI, bisa Anda dapatkan setelah Anda registrasi melalui email notifikasi perusahaan. Mudah, bukan?

About sibyllineorder.org

Check Also

Macam Bisnis dengan Modal Kecil yang Menguntungkan

Dunia bisnis memang selalu memiliki ketertarikan tersendiri dan dianggap memiliki peluang yang sangat menguntungkan bagi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *